CORETAN PASCAL: November 2015

Kemenhub RI Percepat Pembangunan Jalur Kereta Api Banda Aceh-Medan

Kementerian Perhubungan RI bersama otoritas pemerintah Aceh pekan ini menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo guna mempercepat proses pembangunan jalur kereta api sepanjang 500 kilometer dari Aceh menuju Medan , Sumatera Utara. Analis regional memperkirakan, total investasi dan anggaran pengoperasian jalur kereta api dari Banda Aceh ke Medan mencapai lebih Rp 2 Triliun. Otoritas Kementerian Perhubungan RI mengatakan baru-baru ini, pembangunan Jalur kereta api Banda Aceh-Medan sepanjang 508 kilometer, merupakan bagian dari program nasional revitalisasi dan modernisasijalur kereta api trans Sumatera yang pernah digagas oleh pemerintah priode sebelumnya.

Pejabat Dinas Perhubungan Aceh M. Hasanuddin kepada wartawan di Lhokseumawe mengatakan (9/4), tahun 2019 jalur Banda Aceh Medan tersebut direncanakan rampung.

Hasanuddin mengatakan, “Diharapkan KA Jalur Aceh-Sumut ini tahun 2019 dapat berfungsi, sesuai dengan target pemerintah, mengingat Pak Presiden Jokowi yang sangat fokus terhadap (pengembangan) kereta api.”

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan pembangunan jalur tesebut pemerintah menggunakan perencanaan yang pernah dirampungkan oleh konsorsium kereta api terkemuka Prancis masa mereka terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Pihak Kementerian Perhubungan mengatakan, pelaksanaan pembangunan jalur KA Aceh Sumut tersebut diprediksi mencapai Rp 2 Triliun, sementara Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 422 Milyar yang bersumber dari anggaran negara APBN.

Salah seorang Koordinator Tim Asistensi Gubernur Aceh TM Zulfikar mengatakan, pembangunan jalur KA Aceh-Sumut diselaraskan dengan program penyediaan dan pelayanan transportasi publik nasional yang lebih terintegrasi, ramah, aman, nyaman, terjangkau dan profesional.

“Perbaikan infrastruktur (transportasi) yang memang bertujuan untuk mencapai upaya lebih baik terhadap Aceh (Sumatera) meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, upaya perubahan-perubahan infrastruktur yang lebih baik, tentunya ini harus didukung dan dipercepat prosesnya,” tambahnya.

Zulfikar optimistis dan berharap pembangunan jalur KA sesuai target dan mendapat dukungan penuh masyarakat.

Koordinator Pemuda Peduli Investasi Hijau (PPIH) Maimun Saleh mengingatkan pemerintah dan mitra, agar menghindari potensi benturan di lapangan, terutama terkait dengan masalah-masalah lingkungan dan pembebasan lahan (tanah).

“Kita dukung membangun jalur kereta api yang tidak mengganggu persawahan dan pemukiman warga. Jangan sampai malah bertentangan dengan komitmen ketahanan pangan yang digagas Presiden Joko Widodo, pembangunan jalur KA perlu dicasikan jalur alternatif jangan menggerus sawah warga yang memang terus berkurang di Aceh,” kata Maimun.

Rencanaya, jalur kereta api trans Sumatera yang akan di bangun berada jauh dari jalur jalan nasional. Lintasan kereta api ini akan dibangun dua jalur sepanjang 508 kilometer yang melintasi wilayah sentra produksi pertanian, perkebunan dan industri potensial. Jalur KA Aceh-Sumatera Utara terintegrasi dengan pelabuhan ekspor (laut), terutama kawasan utara dan timur provinsi Aceh, mulai dari Seumadam, Kabupaten Aceh Tamiang hingga Kota Banda Aceh. Tahap awal, pelaksanaan pembangunan jalur tersebut, pemerintah akan membebaskan tanah dimulai dari Kuta Blang, Aceh Utara hingga Padang Tiji, Kabupaten Pidie di kawasan kaki pegunungan Selawah, panjang lintasan 91 kilometer dan lebar sekitar 30 meter.

Beberapa warga Aceh memuji inisiasi pemerintah pusat dan konsorisum global, mendukung pembangunan jalur KA dari Aceh ke Sumatera Utara tersebut.

Warga Banda Aceh Mila Maisarah (21) berharap, jalur KA Banda Aceh Medan cepat rampung, dan dapat dinikmati masyarakat, ekonomi lebih bangkit terutama berdampak kepada sektor pariwisata.

“Kalau ada kereta api nanti, pelayanannya harus lebih berkualitas. Soal harga (tiket) mahal wajar. Berdampak bagi pariwisata, turis punya alternatif mengakses seluruh pelosok Aceh,” ujar Mila.

Beberapa analis investasi regional mengatakan, sejumlah negara di dunia dapat menjadi mitra strategis Indonesia dalam program revitalisasi dan modernisasi sistem kereta api nasional yang lebih komprehensif dan terintegrasi, beberapa diantaranya Perancis, Jerman, AS, Rusia, Kanada, China, dan Jepang.

Pakar mengatakan, masa Hindia Belanda berkuasa, selain di pulau Jawa, pembangunan rel KA pertama di Sumatera pernah dibangun di Aceh pada 1874, kemudian menyusul Sumatera Utara pada 1886, Sumatera Barat tahun 1891 dan Sumatera Selatan pada 1914. Pembangunan infrastruktur Kereta api pertama di Indonesia diawali di pulau Jawa pada tahun 1864.

Modalitas Pengadaan Infra Struktur

Modalitas pengadaan infrastruktur sangat tergantung dengan sumber pendanaan proyek. Di Indonesia, sumber pembiayaan proyek dapat berasal dari APBN/D, KPS, BUMN dan juga perusahaan swasta sendiri. Proyek infrastruktur yang dibiayai biasanya untuk proyek-proyek infrastruktur rutin ataupun proyek fisik Pemerintah yang tidak bisa menghasilkan pendapatan, seperti: jalan negara, jembatan, dan lain-lain. Sementara itu untuk proyek KPS merupakan proyek yang mengikuti Perpres 67/2005 dalam proses tendernya. Untuk proyek KPS ini biasanya dapat mengajukan penjaminan ataupun VGF yang berupa subsidi konstruksi (“Capex”) sesuai dengan aturan Menteri keuangan PM k 223/2012. Sedangkan proyek-proyek BUMN ataupun swasta merupakan proyek yang dibangun dan dibiayai oleh BUMN ataupun perusahaan swasta. Biasanya untuk proyek ini dibiayai dari ekuitas dan pinjaman bank atau lembaga keuangan

Metode Analisa

Sebelum sampau pada tahapan modalitas dan pengerjaaan, proyek kerja sama ini harus masuk dalam tahap metode analisis, dimana pada tahap ini protek ditinjau dan akan ditentukan lauak atau tidaknya untuk dilanjutkan ke tahap pembangunan.